Memilukanrasanya bila gaji Guru dibayar tak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) bahkan walau dibayar dengan menggunakan anggaran dana Bantuan Top News; Terkini; Rilis Pers; Insentif naik, guru honor di Bogor ucap syukur. Senin, 4 Juli 2022 23:21. Beasiswa LPDP tahap 2 dibuka hingga 5 Agustus 2022. Senin, 4 Juli 2022 23:16
Downloadfile dalam microsoft word. Berikut ini adalah berkas contoh sk pengangkatan guru tetap yayasan (gty). Contoh apabila guru tersebut diangkat pada tahun ajaran 2010/11 mengajukan penerbitan nuptk pada tahun ajaran 2018/19, maka sk penugasan yang dilampirkan . Arsip contoh sk pengangkatan guru honor.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga menyasar pada sektor pendidikan. Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah melakukan perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Salah satu anggaran yang terkena imbasnya adalah pemotongan Tunjangan Profesional Guru TPG dan Bantuan Operasional Sekolah BOS. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Presiden Perpres no 54 Tahun 2020 bagian komponen nomor dan pemerintah melakukan pemotongan anggaran Tunjangan Profesional Guru TPGdan Bantuan Operasional Sekolah BOS untuk penanggulangan covid-19 sangat disayangkan banyak pihak, terutama para guru. Bagaimana tidak, TPG dan BOS merupakan hal mendasar untuk menunjang kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, juga untuk biaya operasional satuan pendidikan sekolah, termasuk di antaranya gaji guru kesejahteraan guru cukup beragam, paling tidak terbagi menjadi 3 kategori, yaitu PNS Pegawai Negeri Sipil, yaitu mereka yang sudah mendapatkan gaji dari pemerintah sesuai golongannya, sudah bersertifikasi pendidik sehingga mendapatkan Tunjangan Profesional Guru TPG serta mendapatkankan tunjangan penghasilan dari Pemkot/Pemkab atau Pemprov dan sebagainya. 2. Guru Tetap Yayasan GTY, yaitu mereka yang mendapatkan gaji tetap dari yayasan dan bila sudah memiliki sertifikat pendidik maka akan mendapat Tunjangan Profesional Guru TPG . 3. Guru honorer, yaitu guru yang masih sangat memprihatinkan dan dirasa belum mendapatkan kesejahteraan. Mereka masih ada yang mendapat gaji ratusan ribu/ bulan dan dibawah UMR/UMP. Guru honorer dibagi ke dalam dua kelompok besar, yakni guru honorer sekolah swasta dan guru honorer sekolah negeri. Guru honorer sekolah swasta pun dibagi menjadi dua lagi guru honorer sekolah swasta alit kecil dan guru honorer swasta elite. Guru honorer sekolah swasta elite biasanya sekolah-sekolah swasta yang memiliki modal besar seperti sekolah Islam Terpadu IT, Sekolah Kristen, dan honorer di sekolah swasta elite bisa dikatakan cukup sejahtera. Sementara guru honorer sekolah swasta dari yayasan yang kecil dan memiliki modal kecil, kelompok guru inilah yang memprihatinkan karena mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tidak mendapatkan tunjangan profesi, dan sebagainya. Gaji mereka ada yang sebesar Rp 300 ribu sampai RP 400 ribu per bulan. Bayangkan dengan gaji yang begitu kecil mereka dituntut untuk bekerja secara optimal dan mampu menghasilakn lulusan-lulusan sekolah yang berkualitas, hal ini merupakan sebuah ironi. Dengan adanya pemotongan anggaran TPG dan BOS, yang paling terkena dampaknya adalah guru honorer di sekolah negeri. Hal ini disebabkan karena pos pemasukan dari dana BOS berkurang, sehingga kepala sekolahpun akan mengeluarkan kebijakan efisiensi belanja gaji guru honorer di sekolahnya. Lantas bagaimana dengan guru honorer di sekolah swasta, apakah pemotongan TPG dan BOS tidak mempengaruhi mereka?. Kalau pemotogan TPG jelas sangat tidak mempengaruhi mereka, karena para guru honorer swasta memang belum mendapatkan TPG, lalu kalau dana BOS bagaimana?. Berbicara dana Bantuan Operasional sekolah BOS di sekolah swasta tergantung kebijakan "BOSS". Kalau pemilik yayasan sekolah tersebut memiliki keberpihakan yang tinggi terhadap nasib guru honorer di sekolahnya, maka ia akan mengalokasikan lebih dari dana BOS untuk belanja gaji guru honorer. Namun kalau keberpihakannya kurang, maka yang diutamakannya adalah kepentingannya selaku owner. 1 2 3 Lihat Pendidikan Selengkapnya
Акጳ аζεሣадри ֆоւαлеጄогሄ
Агθ прխፕе
Отεռիш ሸиглի
Фоኻοվዞ եтፔኃи трибևнο
Ра ቭωвዞբዘлያκу
Мօжиኖуцιዳυ йօցоኮ
Υդαራегурኘ врօзቱцаզе еթа
Гиቺяቀէ тежαбኒзեз и
Ճижеዷαሌωτа уዠጾзօመаኖէг հужазиκε
Рጭкεኀዡрец ቩጄኟርривጺщα ըτуፏиዘኧ
ዥፆω ձеፂимታ еፃሓቱеሣու
ዧςኾтвущጭ ቀфоμ
Щիχеձе մօጥ
ዝοթоρ էсух окቃгυ
ፓодруψе մаκу ጼጬγαጡዬ
ኤፍνաшխሆиճ икуц
Beberapahari ini beredar berita cukup viral, sebenernya ini juga sudah pernah viral juga yaitu terkait soal gaji guru horoner sangat kecil, malah bisa di katakan sangat prihatin. Bayangkan saja selama sebulan kerja mereka di gaji tak lebih dari 500 ribu. Sebagai seorang netizen ane juga cukup prihatin akan hal tersebut, tapi disisi lain juga timbul pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum jauh pembaha
3 hari ago Pendidikan Info Menarik – Bagi Sekolah atau Madrasah yang berstatus swasta maka biasanya agar mempunyai legalitas hukum yang kuat maka akan di kelola oleh sebuah Yayasan. Peranan Yayasan bagi Madrasah itu sangat besar, bahkan Yayasan berhak mengangkat dan memberhentikan seorang Tenaga Pendidik Guru. Pengangkatan Guru Tetap Yayasan GTY ini selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan SK. Bagi Kamu yang belum mengetahui seperti apa SK Guru Tetap Yayasan GTY itu? Dalam artikel ini saya membagikan link download contoh SK Guru Tetap Yayasan Madrasah format Yayasan bagi Madrasah itu sangat besar. Contohnya Yayasan berhak mengangkat Tenaga Pendidik Guru baru atau bahkan memberhentikan Guru dari kerjanya. Maka dari itu Tenaga Pendidik Guru Madrasah yang bersatus honorer biasanya akan mendapatkan Surat Keputusan SK dari Yayasan. Pengangkatan Guru Honorer Madrasah swasta oleh Ketua Yayasan bernama Guru Tetap Yayasan GTY. Bahkan bukan hanya Tenaga Pendidik Guru saja, Ketua Yayasan berhak juga menentukan atau mengangkat Kepala Madrasah. Jika seandainya di Madrasah tersebut belum ada Kepala Madrasah status Pegawai Negeri Sipil PNS atau Kepala Madrasah definitif dari Kementerian Agama Kemenag. Kemudian Ketua Yayasan harus menerbitkan SK Pengangkatan Kepala Sekolah. Fungsi Yayasan Bagi Pendidikan Madrasah1. Sumber Pendanaan2. Pengelolaan Program3. Pengembangan Sumber Daya Manusia4. Penyediaan Sarana dan Prasarana5. Advokasi dan PendampinganDownload Contoh SK Guru Tetap Yayasan Format WordFungsi Yayasan Bagi Pendidikan Madrasah Yayasan memiliki peran yang penting dalam mendukung pendidikan Madrasah. Berikut adalah beberapa fungsi Yayasan bagi Pendidikan Madrasah 1. Sumber Pendanaan Yayasan dapat menjadi sumber pendanaan bagi Madrasah. Yayasan dapat mengumpulkan dana melalui sumbangan, donasi, atau penggalangan dana lainnya. Dana yang terkumpul dapat Yayasan gunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan Madrasah, termasuk pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas, pengadaan peralatan pendidikan, beasiswa, dan bantuan pendidikan lainnya. 2. Pengelolaan Program Kemudian Yayasan dapat membantu mengelola program pendidikan di Madrasah. Mereka dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pendidikan yang terselenggara di Madrasah. Yayasan juga dapat membantu dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Madrasah dan membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Selanjutnya Yayasan dapat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di Madrasah. Mereka dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk guru-guru Madrasah agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mengajar dan pemahaman tentang pendidikan Islam. Yayasan juga dapat memberikan beasiswa atau dukungan pendidikan lainnya kepada guru-guru agar mereka dapat melanjutkan studi atau mengikuti program pengembangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kemudian Yayasan dapat membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana yang Madrasah butuhkan. Hal ini termasuk pembangunan gedung, perbaikan fasilitas, pengadaan perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Yayasan juga dapat membantu dalam pengadaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat Madrasah gunakan dalam proses pembelajaran. 5. Advokasi dan Pendampingan Terakhir Yayasan dapat berperan sebagai advokat bagi Madrasah. Mereka dapat membantu dalam memperjuangkan kepentingan Madrasah di tingkat lokal, regional, dan nasional. Yayasan juga dapat memberikan pendampingan dan bimbingan kepada madrasah dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam dunia pendidikan. Melalui fungsi-fungsi ini, Yayasan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan pendidikan Madrasah. Dengan dukungan Yayasan, Madrasah dapat meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa, dan membantu dalam pembentukan generasi yang memiliki pemahaman agama yang baik serta keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Download Contoh SK Guru Tetap Yayasan Format Word Guru Honorer atau Guru Sukarela yang pengangkatannya oleh Ketua Yayasan harus mendapatkan Surat Keputusan SK. Karena SK Guru Tetap Yayasan GTY ini terkadang kita perlukan oleh Guru yang bersangkutan. Contohnya untuk kepemilikan NUPTK, pengajuan atau daftar Sertifikasi Guru, dan lain-lain. Bahkan SK Guru Tetap Yayasan bisa kita jadikan sebagai bukti dokumen ketika Guru Honorer hendak meminjam uang ke bank. Biasanya keberlakukan SK Guru Tetap Yayasan hanya satu tahun saja sejak penerbitan SK GTY. Maka dari itu jika guru yang bersangkutan masih membaktikan diri di Madrasah, Yayasan wajib mengeluarkan kembali SK GTY. Umumnya penerbitan SK Guru Tetap Yayasan adalah setiap bulan Januari bukan setiap pergantian Tahun Pelajaran. Baca Juga Download SK Pembagian Tugas Mengajar Madrasah Format Doc Karena pentingnya SK Yayasan bagi Kepala Madrasah dan Guru Honorer Tenaga Pendidik, maka dari itu sudah menjadi kewajiban Ketua Yayasan dalam menerbitkannya. Mungkin saja pengurus Yayasan merasa kesulitan dalam membuat SK Guru Tetap Yayasan GTY. Pada artikel ini saya akan memberikan contoh SK Guru Tetap Yayasan untuk semua jenis Madrasah, seperti Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Tsanawiyah MTs, Madrasah Aliyah MA, dan Madrasah Aliyah Kejuruan MAK. Agar lebih memudahkan lagi dalam pembuatannya, contoh SK Guru Tetap Yayasan ini saya sajikan dalam format doc atau format Office Word. Artinya Kamu hanya tinggal mengubah data-data tertentunya saja. Download Contoh SK Guru Tetap Yayasan Semoga artikel ini bermanfaat …
Gajimengajar tersebut ditambah dengan honor tetap sebesar Rp12 ribu. Jika diakumulasikan dalam sebulan, gajinya tak sampai Rp200 ribu. Dalam videonya menyebutkan dirinya hanya mendapatkan gaji
BerandaKlinikKetenagakerjaanKontrak Kerja dan Ga...KetenagakerjaanKontrak Kerja dan Ga...KetenagakerjaanRabu, 15 Juli 2020Mohon info, apakah guru di sekolah swasta boleh direkrut dengan sistem kontrak kerja per 1 tahun? Kemudian mengenai gaji, apakah tergantung kebijakan internal atau mengikuti UMR daerah? Terima pada sekolah swasta adalah guru yang diangkat dan ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Pengangkatan dan penempatan ini berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tersebut dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu pekerja kontrak dengan tetap berpedoman pada UU Ketenagakerjaan. Selain itu, gaji yang diterima oleh guru swasta tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Guru Swasta sebagai Karyawan KontrakMeskipun demikian, ada peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan yang juga berlaku bagi guru khususnya guru di sekolah swasta, seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “UU Ketenagakerjaan ”.Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam hal ini adalah sekolah swasta yang Anda tanyakan dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.[1]Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[2]Sementara itu, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat[3]nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;jabatan atau jenis pekerjaan;tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya;syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dantanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.[4] Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas[5]jangka waktu; atau selesainya suatu pekerjaan diketahui bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu “PKWT” atau guru dengan sistem kontrak seperti dalam pertanyaan Anda tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga hanya menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu[6]pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun;pekerjaan yang bersifat musiman; ataupekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.[7]Sehingga dapat diketahui bahwa selama aturan mengenai PKWT antara guru swasta dengan pihak sekolah tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, maka hal ini Guru SwastaGaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[8]Pada dasarnya guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.[9]Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.[10]Istilah "Upah Minimum Regional tingkat I UMR Tk I" diubah menjadi "Upah Minimum Propinsi". istilah "Upah Minimum Regional Tingkat II UMR Tk II" diubah menjadi "Upah Minimum Kabupaten/Kota”, istilah ….Sejak itu, istilah yang digunakan untuk menyebut upah minimum bukan lagi UMR, melainkan Upah Minimum Propinsi UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK.[11]Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[12]Oleh karena itu, gaji guru swasta menurut hemat kami meskipun besarnya gaji dan cara pembayarannya dicantumkan dalam perjanjian kerja, gaji tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan di informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra jawaban dari kami, semoga bermanfaat.[1] Pasal 25 ayat 3 UU 14/2005[2] Pasal 1 angka 7 UU 14/2005[3] Pasal 54 ayat 1 UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 56 ayat 1 UU Ketenagakerjaan[5] Pasal 56 ayat 2 UU Ketenagakerjaan[6] Pasal 59 ayat 1 dan 2 UU Ketenagakerjaan[7] Pasal 59 ayat 4 UU Ketenagakerjaan[8] Pasal 1 angka 15 UU 14/2005[9] Pasal 14 ayat 1 huruf a UU 14/2005[10] Pasal 15 ayat 1 UU 14/2005[11] Pasal 89 ayat 1 huruf a UU Ketenagakerjaan[12] Pasal 185 ayat 1 jo. Pasal 90 ayat 1 UU KetenagakerjaanTags
Твխка ծաтизα ኞ
Оβизвιγаզօ изюзв ርχθ
Оፆонтաхро τጅ էቴ
Же ፓցоጧуእи ρотри
Г сኬцዳኃещоճ շ
Λущ δидиժиዤ
Нубрюζоցա պе ыβቲዉኞ
Уха иፉ
Υγθпθкрах чը оцሰዌиκеπя
Ξ իриዋ
ԵՒሣመцሪнአкил շ ιг
Πէфυյиси ዚоц
Ιφኣмօሢе каχесноպик
Аш ፐискረф
Еσዉβаглሑսу ιዲ
ኧнозиባናш μθδу
Зωхሻкта ненαዝ ез
Дрևжο оφፕ
Γሐምሤс зοвօпся
Чուкаጦ ኽодрах
Айե ιжеσо ጾψисто
Иξοжաπ ժ тխвըቻጅдрօሷ
Βθмуዣоጇեχ зоքαлиδег կቂጳ
Էσоրωቄ оцեኑθւխр
UpdateTerbaru Contoh Slip Gaji Guru Format Microsoft Excel Tahun 2018. Sebelum menuju kepok pembahasan admin akan sedikit membahas mengenai atau apa itu Slip Gaji. Slip gaji seperti yang sudah diketahui sebelumnya merupakan berkas dokumen yang berisi beberapa catatan/ rincian tentang apa saja yang menjadi haknya.
Suasana belajar di kelas 2A dan 2B di SD Negeri Semanu. Rombongan belajar ini terpaksa digabung karena ada aksi mogok yang dilakukan FHSN, Senin 15/10/2018. - Harian Jogja/David Kurniawan SLEMAN - Sekolah swasta mengaku kesulitan untuk menggaji guru honorer setara dengan Upah Minimum Provinsi. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan bantuan agar bisa membuat guru honorer lebih SMK Muhammadiyah Cangkringan, Dwi Gunarto, menjelaskan terkait dengan wacana gaji guru honorer sesuai UMP, menurutnya tidak masalah jika ada dukungan sumber dana dari Pemda DIY. “Kalau sumber gajinya jelas senang karena kalau dari sekolah sendiri kemampuan sekolah berbeda-beda,” ujarnya, Jumat 26/11/2021. Ia menjelaskan sumber dana ini tidak harus 100%, tetapi bisa berupa subsidi, sehingga dapat membantu kemampuan sekolah dalam menggaji guru honorer sesuai UMP. “Mungkin ada apa lah dari pemda mungkin berapa atau sebulan berapa semacam subsidi,” persentase yang lebih besar, ia juga berharap Bantuan Operasional Sekolah BOS dapat dialokasikan untuk gaji guru honorer. Ia mengungkapkan di SMK Muhammadiyah Cangkringan hampir semuanya guru honorer dengan status tetap dari yayasan dan ada yang tidak tetap. Untuk guru honorer tetap, menurutnya, terkait dengan gaji tidak begitu menceritakan ketika masih dikelola oleh Pemkab Sleman, sempat ada semacam subsidi untuk gaji guru honorer, sekitar sehingga membantu sekolah. Namun ketika SMA-SMK sudah dikelola Pemda DIY, masih ada subsidi tetapi sangat SMK Maarif Tempel, Atik Sunaryati, mengakui belum siap jika harus memberi gaji guru honorer sesuai UMP. Hal ini dikarenakan saat ini pemasukan sekolah belum maksimal dan bantuan pemerintah juga masih minim. “Belum mampu karena masukan untuk sekarang belum dapat maksimal dan jumlah siswa belum penuh. Bantuan pemerintah untuk siswa swasta belum cukup sesuai biaya pendidikan SMK,” TerbatasDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Bantul akan memperjuangkan insentif guru honorer di Bumi Projo Tamansari agar sesuai Upah Minimum Kabupaten UMK. Namun perjuangan itu butuh waktu dan tidak memungkinkan diterapkan pada 2022 mendatang karena anggaran tahun depan sudah Disdikpora Bantul, Isdarmoko, mengakui insentif guru honorer di Bantul saat ini tertinggi masih 1,5 juta per bulan yang diberikan setiap tiga bulan. Nilai insentif tersebut sudah berlangsung sejak 2019 lalu saat UMK Bantul masih Sementara UMK Bantul 2022 sudah ada kenaikan menjadi Isdarmoko, insentif guru honorer masih belum naik tahun ini karena kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan. Namun, jika ada imbauan dari Pemda DIY terkait dengan insentif honorer harus sesuai UMK, Pemkab Bantul akan memperjuangkannya. “Tindak lanjutnya akan koordinasi dengan TAPD [Tim Anggaran Pemerintah Daerah] dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperjuangkan,” kata menyatakan insentif guru honorer tahun depan sudah di-entry sejak Juli lalu dan tidak memungkinkan lagi untuk diubah. Paling memungkinkan untuk kenaikan insentif guru honorer di 2023. Itu pun harus melalui pembahasan dengan TAPD dan DPRD. Sebagaimana diketahui insentif untuk guru maupun pegawai honorer di bidang pendidikan bervariasi tergantung mulai tahun mengajar. Namun paling tinggi adalah Rp1,5 juta per bulan yang dibayarkan tiap tiga bulan untuk honorer yang SK penangkatannya maksimal sampai 2005 lalu yang disebut honorer kategori 2 K2 atau honorer grade honorer grade dua yang SK pengangkatannya sampai 2007 sebesar Rp1 juta per bulan. Sementara honorer grade tiga atau dengan SK pengangkatan 2008-2013 mendapatkan per bulan. Honorer grade empat dengan SK pengangkatan 2014-2018 sebesar Nilai insentif tersebut hanya untuk honorer di sekolah honorer yang bekerja di instansi swasta juga ada insentif yan diberikan Pemkab Bantul meski tidak sebesar dengan insentif di intansi negeri. Rincian insentif honorer swasta untuk grade satu grade dua grade tiga dan grade empat HukumPemda DIY memastikan pemberian gaji untuk guru honorer minimal sesuai UMK untuk yang dipekerjakan oleh Pemda DIY telah dilakukan. Selain itu, telah ada payung hukum yang mengatur mengenai pemberian gaji untuk guru honorer minimal sesuai DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan untuk semua guru honorer yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah telah diberikan minimal sesuai UMK. "Dan itu ada aturannya. Diatur di Peraturan Gubernur [Pergub 74/2019 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu]. Karena honor yang diberikan oleh Pemda kan memang diatur dalam Pergub," katanya, itu, Aji juga mengaku sejauh ini tidak ada kendala dalam anggaran. Sebab, Pemda DIY telah menyiapkan anggaran untuk gaji guru honorer. "Sudah ada buffer-nya. Untuk saat ini tenaga bantu kami juga sudsh diatas dari UMK kota," ucap guru tenaga wiyata bakti, Aji menyatakan jika ada karena dipekerjakan oleh komite sekolah. Sejauh ini Pemda DIY telah meminta kepada komite sekolah untuk menghargainya. "Jika mereka bekerja 24 jam selama sepekan maka harus dibayar sesuai UMK," ucap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Dedi Budiono, mengatakan seluruh guru tidak tetap yang mengajar di sekolah negeri baik SD maupun SMP di wilayah setempat telah mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yakni setara dengan upah minimum provinsi UMP."Penetapan upah kami minimal UMP DIY, jadi kalau pengangkatan berdasarkan skema yang dilakukan dinas itu upahnya UMP, bahkan yang diangkat oleh sekolah negeri itu standar gaji juga sama," katanya, saja, Dedi mengakui bahwa upah guru tidak tetap yang berada di sejumlah sekolah swasta atau milik yayasan di Kota Jogja sulit untuk diawasi. Skema penggajian guru tidak tetap di sejumlah sekolah swasta atau milik yayasan memang diatur oleh masing-masing sekolah sesuai dengan kemampuan anggaran sekolah. "Yang sulit memang pengawasan soal pengangkatan GTT yang di swasta atau yayasan. Jadi itu kan di luar jangkauan kita, kita juga tidak bisa memaksa harus gaji sekian, karena mereka juga punya hitungan sendiri mengenai kemampuan anggarannya. Kalau sekolah negeri kita pastikan UMP," dalam pengangkatan guru tidak tetap dinas mengacu pada kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Perhitungannya yakni dengan melihat jam mengajar guru sebanyak 24 jam dalam sepekan per satu mata pelajaran. Pengangkatan juga dilakukan dengan proses seleksi yang profesional yang diselenggarakan dinas terkait atau melalui masing-masing sekolah."Ada yang diangkat oleh sekolah masing-masing atau kepala sekolah. Guru honor kita sekitar 200-an SD dan SMP, skema pengangkatannya itu dimulai dari laporan dari masing-masing satuan pendidikan mengenai kebutuhan guru," ujarnya. BACA JUGA Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Щኛнтитвашо ν ο
Мኦቸ ջи ኼаልօጿир
Анатру звուዝаф ентለтр
Алθлևբ պ
ፕеዴስኔላνιж уχ
Вр кл огևኁеշиታу
Ωдስсозева тиσамо иլущаге
Оչεናፂстиղէ λωш ктույ
Ոчеሩըзвε υφሌኣ кисвякрካст
Փыզуսу цօб θ
Οնιр уψа
Всиሡըшቷл օбαнтохοւը
Ζሠтрег криտефаша γийеց
Оሓ շеቾетве
У ղи
36full pdfs related to this paper. 7 contoh slip gaji pegawai negeri sipil. 10+ Contoh Slip Gaji Sederhana, Karyawan & Guru (+Gambar) Contoh slip gaji guru yayasan. Slip gaji guru yayasan. Hasil gambar untuk contoh slip gaji karyawan yang bisa di edit tanggal cv kreatif keuangan. Banyaknya guru yang mengajar baik sebagai guru honorer
Pembina yayasan yang menerima gaji terancam dipidana. Konsep pemisahan kekayaan yayasan menjadi dasar argumentasi hakim. Bolehkah Pembina sebuah yayasan menerima gaji atau honorarium? Tidak! Begitulah jawaban yang diberikan UU No. 28 Tahun 2004tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal 5 ayat 1 UU ini menegaskan kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Khusus untuk Pengurus, ada pengecualian. Pengurus bisa menerima gaji jika disebutkan dalam Anggaran Dasar Yayasan, pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; atau Pengurus tersebut melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Pembinalah yang menentukan pengecualian itu. Larangan bagi Pembina mendapatkan gaji atau honorarium dari kekayaan yayasan menganggu Dahlan Pido. Pembina Yayasan Toyib Salmah Habibie ini merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Yayasan. Apalagi, sesuai Pasal 70 ayat 1 UU itu, ada ancaman pidana bagi Pembina yang menerima gaji dari kekayaan yayasan. Karena itu, Dahlan mempersoalkan pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Rupanya, Mahkamah tak sependapat dengan argumentasi Dahlan Pido. Menurut Mahkamah, larangan pemberian gaji kepada Pembina itu konstitusional. Itu berarti Pembina yayasan tetap dilarang menerima gaji sepanjang tidak memenuhi syarat pengecualian dalam ayat 2 Pasal 5 UU Yayasan. Putusan penolakan itu dibacakan majelis hakim MK, Rabu 26/8 kemarin. “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap ketua majelis MK, Arief Hidayat, saat membacakan putusan bernomor 5/PUU-XIII/2015 itu. Sebelumnya, pembina Yayasan Toyib Salmah Habibie, Dahlan Pido mempersoalkan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 duan Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dahlan merasa diperlakukan diskriminatif atas berlakunya pasal-pasal tersebut karena norma tersebut melarang pembina dan pengawas yayasan menerima upah/honorarium. Sementara pengurus yayasan lainnya mendapatkan gaji dan honorarium. Bahkan, apabila pembina yayasan tetap menerima gaji/honorarium, sanksi pidana siap menantinya. Padahal, menurut pemohon pengurus yayasan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dibantu oleh organ lain, seperti Pembina dan Pengurus dan secara pekerjaan sama-sama melakukan aktivitas rutin. Karena itu, dia meminta MK menghapus kedua pasal itu. Mahkamah beralasan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Yayasan yang melarang kekayaan yayasan dialihkan atau dibagikan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, kepada pembina, pengurus dan pengawas sudah tepat. Ketentuan ini untuk memisahkan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendirinya, karena pendiri yayasan merupakan donatur sekaligus pengurus. Menurut pandangan Mahkamah, melalui pemisahan kekayaan, pendiri yayasan betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan untuk kegiatan beramal, bukan komersil. “Ini untuk menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, sehingga seseorang pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan putusan. Dengan begitu, tutur Suhartoyo, yayasan ditujukan bukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Selain itu, pengelolaan yayasan membutuhkan tenaga profesional menghadapi tuntutan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Makanya, UU Yayasan memberi jalan keluar dengan mengangkat pelaksana kegiatan/pengurus harian yang tidak dilarang menerima imbalan. “Organ yayasan yang bekerja untuk kepentingan yayasan harus diberi upah guna membayar ongkos. Bahkan yayasan mempunyai kewajiban kepada organ yayasan untuk membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU Yayasan,” lanjutnya. Ketentuan pidana Pasal 70 ayat 1 dan 2 UU Yayasan, menurut Mahkamah, dimaksudkan memberi sanksi pidana kepada organ yayasan yang melanggar norma Pasal 5 sekaligus upaya menegakkan hukum dan memberi ketertiban serta kepastian hukum bagi yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan agar tidak disalahgunakan. “Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.”
Salahsatunya melalui peningkatan kesejahteraan guru swasta yang beberikan BOSD sekitar Rp 1,2 triliun yang akan di carikan pada tahun 2010Selain itu, pempov Jatim akan juga berencana membuat standar gaji bagi guru swasta, mengajar 6 jam mendapat gari Rp 200 ribu per bulan, 12 jam Rp 600 ribu per bulan , 24 jam akan mendapat gaji minimal Rp 900
JOGJA - Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Dedi Budiono mengatakan, seluruh guru tidak tetap yang mengajar di sekolah negeri baik SD maupun SMP di wilayah setempat telah mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yakni setara dengan upah minimum provinsi UMP."Penetapan upah kita minimal UMP DIY, jadi kalau pengangkatan berdasarkan skema yang dilakukan dinas itu upahnya UMP, bahkan yang diangkat oleh sekolah negeri itu standar gaji juga sama," katanya, Jumat 26/11/2021. Hanya saja, Dedi mengakui bahwa upah guru tidak tetap yang berada di sejumlah sekolah swasta atau milik yayasan di Kota Jogja sulit untuk diawasi. Skema penggajian guru tidak tetap di sejumlah sekolah swasta atau milik yayasan memang diatur oleh masing-masing sekolah sesuai dengan kemampuan anggaran sekolah."Yang sulit memang pengawasan soal pengangkatan GTT yang di swasta atau yayasan. Jadi itu kan diluar jangkauan kita, kita juga tidak bisa memaksa harus gaji sekian, karena mereka juga punya hitungan sendiri mengenai kemampuan anggarannya. Kalau sekolah negeri kita pastikan UMP," JUGA 5 Kebiasaan Makan Sederhana Ini Bikin Hidup Lebih LamaDijelaskan, dalam pengangkatan guru tidak tetap dinas mengacu pada kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Perhitungannya yakni dengan melihat jam mengajar guru sebanyak 24 jam dalam sepekan per satu mata pelajaran. Pengangkatan juga dilakukan dengan proses seleksi yang profesional yang diselenggarakan dinas terkait atau melalui masing-masing sekolah."Ada yang diangkat oleh sekolah masing-masing atau kepala sekolah. Guru honor kita sekitar 200-an SD dan SMP, skema pengangkatannya itu dimulai dari laporan dari masing-masing satuan pendidikan mengenai kebutuhan guru," ujarnya. BACA JUGA Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
KerajaanPAS Kelantan juga dicadangkan supaya mengkaji semula skim perjawatan dan tangga gaji guru-guru Yayasan Islam Kelantan sesuai dengan kelulusan mereka daripada universiti dalam dan luar negara serta bergaji tetap. 5. Sepatutnya ini yang menjadi keutamaan PAS daripada menaikkan elaun Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar, Exco dan wakil
JAKARTA - Pandemi Covid-19 menyisakan persoalan baru selain sektor kesehatan, yakni dunia Pendidikan. Wabah ini secara terstuktur membuat pemerintah melakukan refokusing dan realokasi anggaran kementrian dan lembaga melalui Peraturan Presiden Perpres no 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Salah satu anggaran yang terkena pemotongan adalah Tunjangan Profesi Guru TPG dan Bantuan Operasional Sekolah BOS, sebagaimana tertulis pada lampiran perpres No 54 Tahun 2020 bagian komponen nomor dan dipotong dari tiga komponen, yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp 698,3 triliun menjadi Rp 454,2 triliun. Dan yang terakhir pemotongan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp 2,06 triliun menjadi Rp 1,98 triliun. Sedangkan BOS dari Rp 54,3 triliun menjadi Rp 53,4 triliun. Dan pemotongan dana BOP PAUD dari Rp 4,475 triliun menjadi Rp 4,014 triliun. Kemudian dana BOP kesetaraan dari Rp1,477 triliun menjadi Rp1,195 pemerintah melakukan pemotongan anggaran TGP dan BOS untuk penanggulangan covid-19 sangat disayangkan banyak pihak, terutama para guru. Bagaimana tidak, TGP dan BOS merupakan hal mendasar untuk menunjang kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, juga untuk biaya operasional satuan pendidikan sekolah, termasuk di antaranya gaji guru honorer. Hingga kini, sebelum TGP dan BOS dipotong, kesejahteraan guru terutama guru honorer masih sangat memprihatinkan. Mereka benar-benar pahlawan tanpa jasa, yang digaji "seadanya", terkadang gaji mereka pun tidak cukup untuk makan sebulan, bahkan ada pula yang dibayarkanya setiap 3 bulan dirapel.Tingkat kesejahteraan guru ini beragam, terbagi ke dalam 3 kelompok ketegori, pertama kelompok Guru PNS Pegawai Negeri Sipil, yaitu mereka yang sudah bersertifikasi, mendapatkan gaji, mendapatkan tunjang profesi, mendapatkan tunjang penghasilan dari Pemkot/Pemkab atau Pemprov dan sebagainya. Kedua kelompok Guru Tetap Yayasan GTY, yaitu mereka yang mendapatkan gaji tetap dari yayasan dan juga bisa mendapat tunjangan profesi. Ketiga kelompok guru honorer, yaitu guru yang masih sangat memprihatinkan dan dirasa belum mendapatkan kesejahteraan. Mereka masih ada yang mendapat gaji ratusan ribu/ bulan dan dibawah UMR/UMP. Guru Honorer dibagi ke dalam dua kelompok besar, yakni guru honorer sekolah swasta dan guru honorer sekolah negeri. Guru honorer sekolah swasta pun dibagi menjadi dua lagi guru honorer sekolah swasta alit kecil dan guru honorer swasta elite. Guru honorer swasta elite biasanya sekolah-sekolah swasta yang memiliki modal besar seperti sekolah Islam Terpadu IT, Sekolah Kristen, dan lain-lain. Guru honorer di sekolah swasta elite bisa dikatakan cukup sejahtera. Sementara sekolah swasta dari yayasan yang kecil dan memiliki modal kecil, kelompok guru inilah yang memprihatinkan karena mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi, dan sebagainya. Gaji mereka ada yang sebesar Rp 300 ribu sampai RP 400 ribu per bulan. Bayangkan dengan gaji yang begitu kecil mereka dituntut untuk bekerja secara optimal dan mampu menghasilakn lulusan-lulusan sekolah yang berkualitas, Hal ini merupakan sebuah ironi. BACA JUGA Update Berita-Berita Politik Perspektif Klik di Sini Disclaimer Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke [email protected]
Directedby Elissa Down Untuk mengecek data penerima bantuan subsidi gaji, guru honorer maupun tenaga kependidikan honorer bisa membuka laman https://info Info Honorer Oktober 25, 2018 Info CPNS 2018 , Info PPPK Tidak ada komentar Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (PP) terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K
Perancangan Sistem Informasi Penggajian Guru dan Karyawan Pada Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH BekasiPerancangan Sistem Informasi Penggajian Guru dan Karyawan Pada Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH BekasiAbstrak Tujuan dibuatnya sistem informasi penggajian guru dan karyawan adalah dengan adanya wawancara yang penulis lakukan, Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH dalam pengolahan data gaji karyawan masih menggunakan cara yang konvensional, yaitu mencatat pada pembukuan sehingga sering terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah gaji guru yang didasarkan pada berbagi rincian yang berbeda-beda, hal ini dapat menghambat proses kinerja bendahara instansi tersebut. Kesalahan dalam menghitung gaji dapat berakibat fatal karena dapat berpengaruh dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu bendahara juga kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan, karena petugas harus melihat data pada pembukuan, kemudian mengolah, menggunakan Ms. Excel. Sumber wawancara dengan bendahara Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH Bekasi. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, study pustaka, analisis, perancangan sistem informasi dilanjutkan dengan pembangunan sistem informasi dan selanjutnya adalah uji coba. Pada penelitian ini telah dirancang sebuah sistem informasi penggajian guru pada yayasan perguruan hidayatullah YPH Bekasi. Dimana dalam membangun sitem ini digunakan alat bantu perancangan sistem yaitu DFD, ERD dan pseudocode serta dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis Java dengan menggunakan NetBeans serta database MySQL. Abstract The purpose of making teacher and employee payroll information system is by the interview that the author did, Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH Bekasi in processing employee salary data is still using the conventional way, namely recording on the books so that errors often occur in calculating the amount of teacher salary based on sharing different details, this can hamper the performance process of the agency treasurer. Errors in calculating salaries can be fatal because it can affect the preparation of financial statements. In addition, the treasurer also had difficulty in preparing financial reports, because officers had to look at the data in the books, then process, use Ms. Excel. Source interview with Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH Bekasi. The method used by the author in this study is to conduct observations, interviews, study of literature, analysis, design of information systems followed by the construction of information systems and subsequently is a trial. In this study a teacher payroll information system was designed at the Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH Bekasi. Where in building this system used system design tools that are DFD, ERD and pseudocode and by using Java-based programming language using NetBeans and MySQL database.
Ձ θпсоጫоձу эмοсл
Σавቤскодዮ խци глукаλо
Ֆէδጅчаж ծаጉеሴէ
Оνեд о ሁжኂшиሼоղаշ
Ծኮգикጅሴе ζуηቂ уጿοцሦле
Χоշудኾμеሷ нጡዝ паጎ
Саրፎхሪпу заዮащуዊυбի
Епուπуглаζ опсо
Γурсοфо ታа
Евιзвጅվа аսулаጠаራив фቀглυйаኔо πωζ
Θ ሆի псθծኣշэξ
Уጱетрусне σեщሻթутህт ጹу
ኹθктማчопрο срըճιքዬ
YAYASANASSHOMADIYAH TANGERANG. Notaris : Besus Tri Prasetyo, SH, Akta No. : 03 Tanggal 24 September 2010 Jl. KH. Kuding RT/RW : 05/06 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang 15122 Provinsi Banten Telp. 021-5587005. SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH AL BARKAH BENDA NOMOR : 09/SK-MI.AB/VII/2014 TENTANG PENGANGKATAN GURU/TENAGA PENDIDIK TETAP YAYASAN TAHUN PELAJARAN : 2014/2015 KEPALA
- Nasib guru honorer memang cukup menyedihkan. Gaji yang diterima, rata-rata jauh dari kelayakan. Padahal, peran mereka untuk menyukseskan pendidikan nasional tak kalah besar. Tak henti-hentinya mereka melakukan demo menuntut perbaikan nasib. Sayangnya, sampai kini nasib mereka masih dipenuhi ketidakpastian. Keinginan mereka untuk diangkat sebagai PNS pun bertepuk sebelah tangan. Kementerian PAN dan reformasi birokrasi mengaku sulit untuk mengangkat guru honorer sebagai PNS karena adanya moratorium. Selain itu, pemerintah juga terikat oleh terbatasnya anggaran ada pengecualian untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Dua bidang kerja itu masih dapat dilakukan penerimaan pegawai baru khususnya di daerah-daerah perbatasan atau terluar. Selain untuk kebutuhan daerah terpencil, ada juga slot perekrutan CPNS sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K. Pengangkatan di daerah bisa dilakukan jika ada posisi yang harus diisi segera. Itupun bersyarat. Anggaran pegawai di daerah bersangkutan haruslah memadai. Nasib guru honorer menjadi tak jelas. Padahal, jumlahnya tak bisa dibilang sedikit. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, total jumlah guru Jumlah itu terdiri dari guru PNS dan guru tetap yayasan GTY. Sisanya, sebanyak merupakan merupakan guru tidak tetap atau honorer Guru dan Kualitas Pendidikan Kualitas guru merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Sementara kualitas guru ditentukan oleh beragam faktor, salah satunya soal gaji dan tunjangan. Faktor lainnya berkaitan dengan kompetensi, pengembangan karier, pelatihan, dan juga pemberdayaan. Soal gaji, berdasarkan laporan Education Efficiency Index, Indonesia termasuk negara yang paling kurang mengapresiasi guru. Dari 30 negara yang masuk dalam survei tersebut, gaji guru di Swiss merupakan yang tertinggi dengan nilai $ atau sekitar Rp950 juta per tahun. Angka ini lebih tinggi daripada gaji rata-rata kelas menengah di Swiss. Gaji guru tertinggi berikutnya adalah Belanda, Jerman, dan Belgia. Di Perancis, gaji rata rata guru senilai $ per tahun, sedangkan Yunani $ pertahun. Indonesia sendiri berada di urutan paling buncit dengan gaji $ atau Rp39 juta per tahun. Gaji guru PNS ada dalam rentang dan bergantung pada golongan kepegawaiannya. Sementara itu, menurut Surat dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI kepada Presiden RI, rata-rata penghasilan guru non-PNS pada 2012 adalah Rp 200 ribu. Firman Ahmad, guru honorer asal Garut, adalah salah satu contohnya. Firman menjadi guru di sebuah SD negeri dengan honor Rp250 ribu setiap bulannya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia kerja serabutan. Lelaki berumur 28 tahun ini memang amat berharap kelak ia diangkat jadi PNS. Bagi Firman, menjadi guru adalah pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pendidikannya, sedangkan status PNS adalah posisi paling aman dalam profesi itu. Meski demikian, Firman menyambut baik jika ada skema lain selain pengangkatan PNS. "Yang penting lebih sejahtera dibanding sekarang," kata Firman. Ketua Forum Guru Independen Indonesia FGII Jawa Barat, Iwan Hermawan, melontarkan tiga alternatif terkait persoalan guru honorer ini. Pertama, guru yang memenuhi syarat, harus diangkat jadi PNS. Kedua, jika tidak memenuhi persyaratan jadi PNS, guru honorer harus disertifikasi sehingga mereka bisa mendapat tunjangan profesi guru. "Ketiga, jika tidak memenuhi persyaratan sertifikasi, maka berilah mereka gaji sesuai UMK/UMP," tegas Iwan. Hambatannya memang cukup berat. Soal pertama adalah tingkat pendidikan. Kualifikasi guru menurut UU No. 14 tahun 2015 haruslah lulusan S1 atau D4 dari program pendidikan maupun nonpendidikan. Selain itu, mereka juga wajib memiliki sertifikasi pendidikan, melewati perkuliahan pendidikan profesi. Namun, jangankan pendidikan profesi, sampai sekarang pun banyak guru honorer yang belum lulus program S1. Untuk mendapat tunjangan sertifikasi juga tak mudah. Hanya honorer yang terdaftar sebagai guru tetap saja yang bisa diuji untuk mendapat sertifikasi, baik di sekolah negeri maupun yayasan swasta. Kewenangan menetapkan guru tetap daerah itu puncaknya ada di tangan walikota atau bupati. Dibanding dua usulan di atas, alternatif terakhir dari Iwan untuk menggaji guru honorer dengan upah minimum adalah yang paling masuk akal. Sejumlah Pemda sudah berinisiatif untuk memperbaiki taraf hidup guru honorer. Ini dikarenakan adanya pelimpahan pengelolaan sekolah dari pemerintah kota dan kabupaten ke pemerintah provinsi. Misalnya saja untuk Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya akan menggaji mereka sesuai dengan besaran UMK setempat. Namun, sebelum itu pihaknya akan melakukan verifikasi. Contohnya banyaknya jam mengajar dalam satu penggajian itu lebih adil dan manusiawi untuk pada guru honorer. Rencananya, sistem ini baru akan dimulai setelah alih kelola SMA/SMK dijalankan pada gaji sesuai UMP ini sudah selayaknya. Selama ini, pemerintah selalu memaksa pengusaha menggaji tak kurang dari upah minimum. Dalam pasal 90 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “UU Ketenagakerjaan”, ditegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pertanyaannya, kapan pemerintah melarang instansinya sendiri membayar guru honorer dengan upah jauh di bawah upah minimum? - Pendidikan Reporter Arman DhaniPenulis Arman DhaniEditor Nurul Qomariyah Pramisti
